Sesuai pasal 179 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu, penetapan rancangan perda tentang perubahan apbd dilakukan setelah ditetapkannya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun sebelumnya

Jika berita acara/nota kesepakatan bersama tentang pengesahan apbd, p.apbd dan pertanggungjawaban apbd hanya ditanda tangani oleh ketua dprd saja maka dianggap sah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan provinsi, kabupaten dan kota.

Penyusunan anggaran bantuan keuangan provinsi di kabupaten/kota dianggarkan dalam pendapatan daerah, jenis pendapatan transfer, rincian pendapatan transfer pemerintah daerah, dan besaran alokasinya disesuaikan dengan surat keputusan pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan sesuai dengan permendagri republik indonesia nomor 77 tahun 2020.